Sistem Pajak UKM Masih Digodok

by

Infomoneter.com-Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji penerapan pajak atas transaksi perdagangan barang secara online melalui internet seiring dengan potensinya yang cukup signifikan sebagai salah satu kontributor penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan potensi tersebut terlihat dari nilai transaksi perdagangan online yang terus meningkat
“Selama ini belum ada pajaknya, tetapi nilai transaksinya terus membesar,” kata Fuad seusai acara Peringatan Hari Oeang Ke-66, Selasa (30/10).

Fuad mengungkapkan kurangnya akses dan sulitnya mengidentifikasi pelaku yang melakukan transaksi dalam perdagangan online merupakan kendala yang dihadapi untuk menjaring sektor ini.

Dia mengatakan Ditjen Pajak masih membenahi sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan mempelajari penerapan pajak serupa di negara lain.

Fuad menjelaskan fiskus di Tanah Air perlu mempelajari cara melacak pelaku transaksi perdagangan online dan cara paling efektif memajaki transaksi-transaksi tersebut.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai rencana tersebut. “Saya masih belum bisa berkomentar soal itu. Itu masih berupa wacana,” kata Agus.

Ditjen Pajak saat ini terus menggenjot penerimaan pajak guna mendongkrak penerimaan negara. Selain transaksi online, pemerintah tengah mengkaji pengenaan pajak dengan persentase tertentu atas dasar omzet atau pendapatan bruto sebuah badan usaha. Wacana yang beredar, tarif pajak UKM direncanakan sebesar 1% dari omzet
Pemerintah menjanjikan kriteria khusus bagi badan usaha mikro agar mendapat keringanan atau bahkan pembebasan pajak badan atas dasar omzet yang sedang dalam penggodokan.
“Sistemnya harus dibuat yang sederhana, sehingga semua bisa disiplin untuk membayar pajak. Nah, ini yang masih dalam penggodokan,” kata Menteri Keuangan Agus D.W. Marto wardojo.
Dia mengungkapkan dalam pembahasan beleid terkait dengan PPh badan atas dasar omzet, pemerintah akan menentukan kriteria khusus agar pedagang kaki lima dan pedagang eceran yang sederhana tidak perlu membayar pajak. Selain itii, UMKM di sektor mikro juga akan mendapatkan perlakuan khusus.
Tentu bagi UMKM yang masyarakat mikro itu kita akan berikan kekhususan Tapi yang di atas itu harus bayar pajak,” ujar Agus.
Menurutnya, administrasi pemungutan pajak bagi wajib pajak badan harus disederhanakan agar dapat meningkatkan kepatuhan WP badan.
“Pertama harus taat undang-undang, harus sederhana supaya gampang diimplementasikan dan tentu harus bisa mencerminkan keadilan,” tuturnya.
Fuad Rahmany sebelumnya menyatakan kepatuhan WP badan masih sangat rendah. Saat ini, WP badan yang patuh menyetor pajak hanya 540.000. Padahal ada 22 juta badan usaha di Indonesia dan 12 juta badan usaha yang berdomisili tetap.
“Perhitungan kasar kami, seharusnya ada 6 juta wajib pajak badan. Tapi saat ini hanya ada 520.000 perusahaan/badan, jadi yang membayar pajak baru 10% dari potensinya,” tuturnya.
Berkeras
Adapun dalam UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan, tarif PPh badan ditetapkan sebesar 25%.
Terkait dengan pajak UKM, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan berkeras untuk menerapkan omzet Rp200 juta sebagaibatas bawah omzet UMKM yang akan dikenai pajak.
“Saya masih tetap mengusulkan batasnya kalau bisa Rp 200 juta itu 0%. Alasannya, kasih kesempatan dulu,” kata Syarief di Kementerian Perekonomian, Kamis (25/10).
Dia memaparkan UKM yang beromzet Rp200 juta per tahun, rata-rata per bulan mendapatkan omzet sebesar Rp 18 juta.
Apabila keuntungannya 15%-20% dari omzet, lanjut Syarief, pendapatan neto pengusaha tersebut hanya Rp2,5 juta/bulan dan besaran tersebut hampir setara dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan pemerintah bagi WP orang pribadi.
Sampai saat ini pemerintah masih lebih mengandalkan penerimaan pajak dari penghasilan (PPh) dibandingkan pajak atas transaksi perdagangan (pajak pertambahan nilai/PPN), meskipun penerimaan PPN tahun ini tumbuh lebih pesat dari PPh.
Realisasi penerimaan PPN dalam negeri 2012 per 15 Oktober tumbuh 33,58% dibandingkan dengan periode yang sama 2011 dari Rp97,11 triliun menjadi Rpl27,72 triliun.
Adapun penerimaan PPh non migas per 15 Oktober hanya tumbuh 9,5% dari Rp279,33 triliun pada 2011 menjadi Rp305,86 triliun pada 2012.
Namun, porsi penerimaan pemerintah dari PPh masih mendominasi target penerimaan pajak tahun ini. Sumber: Bisnis Indonesia