Senator NTT: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Sudah Tepat

by
Adrianus Garu
Adrianus Garu
Adrianus Garu

(infomoneter)-Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu menilai sistem pemilu dengan formasi proporsional terbuka yang berlaku sekarang ini sudah tepat. Sistem tersebut tidak perlu diubah lagi karena akan membingungkan masyarakat.

“Sudah baik yang ada sekarang ini. Tinggal disempurnakan kalau memang masih ada kekurangan. Tidak perlu harus diubah lagi. Termasuk mengubah ke wacana proporsional terbuka terbatas,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu di Jakarta, Selasa (29/11).

Sebagaimana diketahui, saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas revisi UU Pemilu. Salah satu pasal yang menjadi perhatian serius adalah adanya usulan dari pemerintah mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas.

Sistem proporsional terbuka adalah memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) berdasarkan suara terbanyak. Artinya, siapa yang memiliki suara terbanyak dalam pemilu, mereka yang berhak menjadi anggota legislatif.

Model sebaliknya dari sistem tersebut adalah proporsional tertutup. Sistem itu berdasarkan nomor urut. Nomor urut paling atas (nomor 1 dan 2) yang berpeluang lolos menjadi anggota legislatif. Penentuan nomor urut dilakukan oleh parpol.

Menteri Dalam Negeri sebagai pengusul berpandangan sistem proporsional terbuka terbatas sebagai jalan tengah untuk mengabungkan kedua sistem tersebut.

Andre tidak sependapat dengan sistem proporsional terbuka terbatas tesebut. Ia meminta agar tidak perlu dibatasi sistem proporsional terbuka. Sistem itu sudah mendapat kekuatan dari putusan Mahkamah Kostitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, sistem itu sudah membuka ruang bagi rakyat untuk memilik wakil rakyatnya secara terbuka, tanpa ditutup-tutupi. Jika dikembalikan ke sistem proporsional terutup atau proporsional terbuka terbatas maka rakyat akan memilih ‘kucing dalam karung’. Artinya, rakyat memilih wakilnya yang tidak diketahui latar belakang (track record) karena calon legislatif (Caleg) ditentukan oleh partai politik (parpol).

“Proporsional terbuka terbatas hanya akal-akalan saja. Niat besarnya untuk mengembalikan ke proporsional tertutup. Sistem tertutup itu sudah tidak tepat karena yang lolos menjadi legislatif lebih ditentukan oleh parpol, bukan dari pemilihan rakyat,” tutur anggota Komite IV DPD bidang Keuangan, Perbankan dan APBN ini.

Dia tidak setuju atas alasan dari kalangan parpol bahwa sistem proporsional terbuka tidak memberi kesempatan bagi kader parpol lolos menjadi anggota legislatif. Alasannya sistem tersebut didasarkan pada kepopuleran dan kemampuan finasilal sang calon. Akibatnya kader yang tidak punya uang tidak lolos menjadi anggota legislatif. Padahal mereka sudah berdarah-darah atau bersusah payah mengurus parpol.

Menurut Andre, anggapan itu sangat keliru. Persoalan yang terjadi dalam parpol selama ini adalah proses rekrutmen yang tidak bagus. Tidak ada jenjang kaderisasi yang jelas dan tegas. Pada saat pemilu, semua parpol huru-hara merekrut caleg. Akibatnya caleg yang muncul tidak disukai masyarakat.

“Jika sejak awal sudah ada kaderisasi yang baik, pasti akan dilihat rakyat. Pada saat pemilu, rakyat sudah ingat akan kader-kader yang sudah tampil lama. Jangan muncul tiba-tiba saat pemilu,” ujar Andre yang masih aktif sebagai kader Partai Demokrat.

Andre juga mendukung kenaikan ambang batas parpol atau parliamentary threshold (PT) yang lolos masuk DPR hingga 7 persen seperti diusulkan Partai Nasdem. Kenaikan tersebut sangat perlu agar tidak terlalu banyak parpol di republik ini. Kebanyakan parpol membuat sistem presidensial tidak berjalan efektif.

“Cukup sampai lima saja parpol yang lolos ke DPR. Terlalu banyak bikin pusing,” tegasnya.
Dia berpandangan pemilihan Kepala BIN, Kapolri, pimpinan BPK, Duta Besar, Komisaris BUMN, dan jabatan lainnya tidak perlu harus mendapat persetujuan DPR. Kebijakan-kebijakan tersebut memperlemah sistem presidensial. Yang terjadi malah sistem parlementer karena hampir semua kebijakan harus mendapat persetujuan DPR.

“Parpol harus memberi kepercayaan penuh pada presiden. Hargai hak prerogratif presiden. Biar pembangunan bisa sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Bukan sebaliknya parpol terlalu banyak mengatur sistem presidensil sehingga hasil akirnya bukan kesejahteraan rakyat tapi kesejahteran parpol dan kelompok dari pusat sampai daerah. Ini yang membuat rusaknya sistem di Indonesia,” tutur Andre.
Dia menambahkan parpol yang diduga dihidupkan oleh uang korupsi harus dibubarkan. Parpol seperti itu hanya membebankan uang negara.

“Ada beberapa parpol yang sudah terlihat selama ini. Banyak kader mereka yang sudah tersangkut korupsi. Sudah pasti apa yang mereka lakukan untuk kepentingan parpol. Maka yang terjadi seperti itu harus dibubarkan saja,” tutupnya.

Editor: kormen

Kormenjurnalis@gmail.com