Proses Hukum Penjarahan Koperasi BCA Jangan Tebang Pilih

by

Infomoneter-Kasus penjarahan dan penggelapan dana anggota Koperasi Karyawan BCA “Mitra Sejahtera” Jakarta yang dilakukan oleh Pengurus Inti Koperasi yang sebagian besar pelaku adalah Karyawan BCA yang juga Pengurus Serikat Pekerja terbesar di BCA. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik karyawan BCA secara keseluruhan, tetapi juga institusi BCA sebagai sebuah lembaga kepercayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bidang Humas DPP SP BCA BERSATU, dalam dalam siaran persnya kepada Business Review, pada Senin Malam (12/11/2012)

Dengan tema Keprihatinan atas Kasus Penjarahan Koperasi Karyawan BCA Mitra Sejahtera, Humas DPP SP BCA BERSATU patut menyayangkan dan prihatin atas kejadian ini.
Atas kasus penjarahan dan penggelapan dana tersebut, SP BCA BERSATU mengambil sikap dan posisi yang jelas dan tegas, bahwa yang bersalah harus diproses hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Jangan karena kedudukan strategis seseorang di sebuah serikat pekerja terbesar di BCA, lantas membuat Manajemen BCA tebang pilih dalam menegakkan aturan. Jangan hanya mengorbankan salah satu Pengurus saja sebagai tersangka/terdakwa untuk dijadikan kambing hitam, dan kemudian menyelematkan yang lainnya. BCA harus bersih dari Koruptor.
SP BCA Bersatu dalam siaran persnya menulis, antara BCA dengan Koperasi Karyawan BCA (KOPKAR) Mitra Sejatera adalah entitas (badan hukum) yang terpisah. Oleh karenanya, Manajemen BCA tidak boleh melakukan tindakan atau kebijakan yang terlalu jauh, yang menyebabkan ikut terlibat dalam masalah Koperasi ini.
Salah satu serikat pekerja terbesar di BCA juga mengklaim, antara Serikat Pekerja dengan Kopkar Mitra Sejahtera merupakan entitas yang terpisah. Namun jangan lupa, dominasi mayoritas kepengurusan Kopkar diambil (baik sengaja/tidak) oleh Serikat Pekerja tersebut, terlebih dalam aliran dana hasil penggelapan (yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian) digelontorkan untuk beberapa aktivitas dan Pengurus serikat pekerja tersebut. Jangan karena kasus ini terungkap, lantas lempar batu sembunyi tangan.
Tercium Sejak Lama
Dalam siaran pers juga disebutkan, kasus penjarahan dan penggelapan dana anggota Kopkar Mitra Sejahtera Jakarta sebenarnya telah tercium sejak lama. Beberapa indikasi diantaranya adalah : Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semakin tahun semakin menurun, tidak dibagikannya SHU dengan alasan pengembangan usaha Kopkar, Semakin sulitnya memperoleh pinjaman dari Kopkar. Waktu tunggu untuk mendapatkan pinjaman mencapai beberapa bulan, sedangkan oknum Pengurus Kopkar dan Pengurus Serikat Pekerja tertentu bisa dengan cepat dan mendapatkan pinjaman diatas ketentuan normal.
Pada awalnya, isu kebangkrutan dan penjarahan di Koperasi dianggap sebagai isu dan sentimen negatif SP BCA BERSATU kepada SP Mayoritas karena Kepengurusan Kopkar Mitra Sejahtera didominasi (baik di Kepengurusan Inti maupun di Dewan Pengawas) oleh Pengurus Serikat Pekerja terbesar di BCA tersebut.
Dominasi kepengurusan ini dalam pandangan SP BCA BERSATU telah menimbulkan lemahnya pengawasan karena adanya praktek kolusi, dan pandangan ini pun terbukti setelah kasus ini terungkap dan masuk ke dalam ranah hukum.
Carut marutnya pengelolaan Koperasi tidak hanya menyebabkan penurunan kinerja keuangan Kopkar Mitra Sejahtera, tapi juga telah membuka peluang dilakukannya korupsi oleh Oknum Pengurus Inti dan Dewan Pengawas Kopkar Mitra Sejahtera.
Pinjaman kepada Pengurus Kopkar dan Pengurus SP tertentu yang melebihi ketentuan, telah menjadi awal bencana di Kopkar Mitra Sejahtera Jakarta. Jika praktek serupa terjadi di Koperasi lainnya, maka sesungguhnya tinggal menunggu waktu kehancurannya untuk koperasi tersebut.
Pendebetan Iuran Anggota Serikat Pekerja oleh Kopkar Mitra Sejahtera Jakarta kepada eks-anggota pun masih acapkali dilakukan, walaupun anggota tersebut sudah tidak lagi menjadi anggota (baik dikarenakan pindah ke SP BCA BERSATU, mengundurkan diri dan atau pensiun). Beberapa keluhan pun disampaikan.
Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang hanya berdasarkan perwakilan anggota telah menimbulkan lemahnya pengawasan anggota secara langsung kepada Pengurus dan minimnya pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada Anggota RAT tersebut, karena yang hadir dalam RAT adalah orang-orang tertentu yang dapat dikendalikan oleh Pengurus dan Dewan Pengawas Kopkar yang berkuasa.
Seyogyanya mekanisme RAT harus dilakukan secara terbuka dengan membuat UNDANGAN TERBUKA kepada seluruh anggota dan undangan tersebut ditempelkan di papan pengumuman atau melalui website : MyBCA.
Selama ini, mekanisme pengiriman undangan hanya dikirimkan kepada Sekretaris Divisi/Unit Kerja/Wilayah /Cabang, yang acap kali undangan tersebut tidak sampai kepada seluruh anggota Kopkar Mitra Sejahtera.
Mungkin di kalangan pekerja telah beredar luas stigma, jikalau yang melakukan pelanggaran adalah Pengurus Serikat Pekerja Mayoritas di BCA, maka yang bersangkutan akan bebas dan tidak terkena sanksi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA.
Menurut Humas SP BCA Bersatu, seyogyanya, manajemen BCA harus berani mengambil sikap yang tegas dalam menegakkan aturan dan sanksi pelanggaran tanpa pandang bulu dan tebang pilih, termasuk kepada Pengurus SP Mayoritas tersebut.
Talangan (bail-out) kerugian Kopkar yang dilakukan Manajemen Puncak BCA seakan menunjukkan adanya hubungan khusus antara Manajemen BCA dengan pelaku Penjarahan Kopkar yang notabene melibatkan beberapa Pengurus Inti Serikat Pekerja Terbesar di BCA. Talangan tersebut dalam pandangan publik jelas seakan-akan ingin menutupi aib yang dilakukan oknum Pengurus Kopkar dan SP terbesar di BCA, sehingga kasus ini dapat diredam dan diselesaikan tanpa melibatkan pihak Penegak Hukum di Republik ini.
Jika Manajemen BCA berpandangan bahwa antara BCA dengan Kopkar Mitra Sejahtera BCA adalah entitas yang terpisah, maka talangan seyogyanya tidak dilakukan sampai dengan proses hukum telah diselesaikan oleh Pihak yang Berwenang dan kepada Pelaku Penjarahan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Manajemen BCA juga harus berani memberikan sanksi yang tegas sesuai PKB BCA kepada para karyawan BCA yang telah melakukan pelanggaran berat dan tindak pidana penggelapan dana anggota Kopkar Mitra Sejahtera Jakarta ketika mereka menjadi pengurus Koperasi dan/atau Pengurus Serikat Pekerja di BCA. Tidak adanya sanksi yang tegas, akan membuat iklim tidak sehat dan kondisi hubungan industrial yang tidak sehat di BCA.
Sanksi moral harus diberikan seluruh karyawan BCA kepada Pengurus Kopkar dan Oknum Pengurus SP terbesar di BCA yang terlibat dalam kasus penjarahan dan penggelapan dana ini.
Jika ada Pengurus Kopkar yang masih menerapkan praktek Kongkalikong dan aji mumpung dalam menjabat Kepengurusan Koperasi, maka sebaiknya Pengurus tersebut segera diganti.
Demikian juga kepada Pengurus Serikat Pekerja yang terlibat, sebaiknya mereka mengundurkan diri dari BCA karena telah mencoreng nama baik BCA dan juga organisasi serikat pekerja yang slogannya senantiasa mendengungkan NIat IBAdah dalam perjuangannya.
Ketika dihubungi, Hadrianus salah satu pengurus SPBCA Bersatu menjelaskan, tindakan bail-out atau talangan untuk menutup kerugian koperasi tidak dapat dibenarkan jika menggunakan dana pihak ketiga atau dana Masyarakat, lain halnya jika Direksi menggunakan dana pribadi. “Kita harapkan yang bersalah dalam kasus ini harus diproses hukum dengan adil tanpa pandang bulu,”cetus Hadrianus. R1