KPPU: Masih Banyak Pelaku Usaha dan BUMN yang Tidak Melapor ke KPPU atas Aksi Merger dan Akuisisi

by
Wakil Ketua KPPU, Kurnia Sya’ranie: selama enam tahun melakukan pengawasan merger dan akuisisi adalah masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban memberitahukan kepada KPPU aksi merger dan akuisisinya termasuk diantaranya adalah BUMN.

(infomoneter.com)-Dalam kegiatan Sosialisasi KPPU dengan Tema “Aksi Korporasi Merger Akuisisi oleh BUMN dalam Perspektif Persaingan Usaha, yang di gelar KPPU, di Jakarta, Kamis (26/10/2017),Wakil Ketua KPPU, Kurnia Sya’ranie, mengatakan, semenjak tahun 2010, kewenangan KPPU untuk melakukan pengawasan merger dan akuisisi dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambialihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurutnya, KPPU juga telah mengeluarkan beberapa peraturan turunan terkait pelaksanaan pengawasan merger akuisisi antara lain: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambialihan Saham yang dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), papar Kurnia Sya’ranie, merupakan salah satu bentuk badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Hal tersebut memberikan implikasi bahwa BUMN sebagai sebuah korporasi akan melakukan aksi merger akuisisi baik untuk melakukan pengembangan usaha secara anorganik maupun sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.

Dalam perjalanan selama tahun 2010-2016, KPPU, jelas Kurnia Sya’ranie, telah menerima 309 notifikasi dan telah mengeluarkan sebanyak 255 pendapat Komisi terkait penilaian merger akuisisi. Dan diantara pendapat tersebut terdapat beberapa yang berkaitan dengan akuisisi yang dilakukan oleh BUMN seperti misalnya anak usaha Pertamina, Pembangunan Perumahan, Jasa Marga, Bank Mandiri dan Bank BRI.

Penilaian-penilaian merger dan akuisisi yang dilakukan, lanjut Kurnia Sya’ranie, telah membuktikan bahwa KPPU memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kegiatan merger dan akuisisi yang dilakukan BUNM tidak memiliki dampak buruk terhadap persaingan usaha dan mencegah timbulnya praktek monopoli.
Bapak/Ibu hadirin sekalian

Dalam era perekonomian terbuka saat ini baik melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN ataupun perekonomian global, KPPU menyadari bahwa untuk BUMN dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional lain yang ada, maka BUMN haruslah memiliki kemampuan dan pertumbuhan yang tinggi dan pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat dicapai melalui merger akuisisi.

Untuk itu sangatlah penting bagi KPPU untuk terus melakukan pengawasan merger dan akuisisi secara mendalam dan menyeluruh guna menjamin bahwa merger dan akuisisi yang terjadi menciptakan efisiensi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian Indonesia, serta tidak menciptakan pelaku usaha yang sangat dominan sehingga dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Namun, salah satu pengamatan KPPU selama enam tahun melakukan pengawasan merger dan akuisisi adalah masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban memberitahukan kepada KPPU aksi merger dan akuisisinya termasuk diantaranya adalah BUMN.

Akibatnya telah ada beberapa perusahaan yang dikenakan denda administratif keterlambatan akibat terlambat memberitahukan kepada KPPU kegiatan merger dan akuisisi. Denda Administrasi Keterlambatan ini sendiri bukanlah denda akibat pelaku usaha melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan merger dan akuisisi, dengan kata lain denda administratif keterlambatan bukanlah substansial persaingan usaha.

Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi KPPU, karena semua pelaku usaha yang terlambat memberitahukan kepada KPPU memberikan pembelaan bahwa mereka tidak tahu akan kewajiban melakukan pemberitahuan kepada KPPU meskipun baik PP maupun peraturan turunannya telah ada selama 6 tahun.

Karena itulah untuk dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pemberitahuan merger dan akuisisi kepada KPPU, KPPU sosialisasi ini dengan harapan bahwa ke depannya tidak ada lagi pelaku usaha yang terlambat memberitahukan kepada KPPU kegiatan merger dan akuisisinya.

KPPU menyadari bahwa pengawasan merger dan akuisisi yang dilakukan selama ini belumlah sempurna dan masih terdapat kekurangannya. Ketidaksempurnaan ini tidak terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membatasi kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan merger akuisisi.

Karena itulah, lanjut Kurnia Sya’ranie, KPPU sangatlah berharap bahwa proses amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berjalan lancar dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada KPPU untuk melakukan pengawasan merger dan akuisisi.

Poin-point yang penting dalam amademen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait merger akuisisi adalah: perubahan rezim dari post notification menjadi pre notification, penilaian pembentukan Joint Venture serta perluasan pengambialihan atau akuisisi meliputi saham serta aset.

Dengan penguatan kewenangan ini, maka diharapkan proses pengawasan merger dan akuisisi oleh KPPU menjadi lebih efektif dan menjamin bahwa merger dan akuisisi yang dilakukan memberikan dampak positif pada efisiensi dan perekenomian Indonesia.

KPPU menyadari bahwa sebagai sebuah praktek bisnis, merger dan akuisisi merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan usahanya, meningkatkan profitabilitas perusahaan ataupun untuk meningkatkan kekuatan pasar atau market power sebuah perusahaan.

Namun perlu juga disadari bahwa kegiatan merger dan akuisisi tanpa adanya pengawasan akan menimbulkan adanya pemusatan sumber daya ekonomi, penguasaan pasar bahkan hingga adanya barrier to entry sehingga tidak adanya pemain baru dalam industri. Kesemua hal ini mengarah pada berkurangnya tingkat persaingan atau lessening competition pada industri ataupun perekonomian, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan perekonomian Indonesia.

“Karena itu pengawasan merger akuisisi oleh otoritas persaingan usaha merupakan kewenangan yang sangat penting bagi KPPU untuk menjamin bahwa kegiatan merger akuisisi yang terjadi tidak menimbulkan hal-hal tersebut di atas dan bahwa merger akuisisi yang dilakukan pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi,”ujarnya. (kormen)