KKP Intensifkan Standar Proses dan Produk Hadapi Persaingan

by

jasa laut(infomoneter.com)-Kebijakan intensifikasi standardisasi proses dan produk perikanan adalah ujung tombak hadapi persaingan dan derasnya impor, terutamadalam persiapan menuju integrasi ASEAN 2015. Harmonisasi standar akanmenjadi batu ujian daya saing produk kelautan dan perikanan di pasarluar negeri maupun domestik. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo sesuai penandatanganan kerjasama antaraKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan StandardisasiNasional (BSN) dalam pengembangan dan penerapan Standar NasionalIndonesia (SNI) di bidang kelautan dan perikanan di Jakarta, Kamis(17/10).

Sharif menjelaskan, kerjasama KKP-BSN sangat diperlukan. Mengingatproduk kelautan dan perikanan harus mempunyai standar nasional yangsecara resmi diakui secara nasional dan internasional. Sehingga produkkelautan dan perikanan dapat berdaya saing baik di pasar domestikmaupun luar negeri. Apalagi BSN adalah instansi yang berwenang danbertanggung jawab dalam mengembangkan dan membina sertamengkoordinasikan kegiatan standardisasi secara nasional.

Disisi lain, kata Sharif, KKP sudah menerapkan Sistem Manajemen MutuTerpadu Hasil Perikanan, yang merupakan salah satu upaya untuk

mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara

berdayaguna dan berhasil guna. “SNI kelautan dan perikanan juga

sekaligus melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan

dan membahayakan kesehatan. Termasuk praktek-praktek yang bersifat

penipuan dan pemalsuan dari produsen serta membina produsen untuk

meningkatkan daya saing produk perikanan,” tandasnya.

Adapun ruang lingkup kerjasama ini meliputi pengembangan SDM di bidang

standardisasi kelautan dan perikanan. Kedua, pengembangan dan

penerapan standardisasi serta dukungan teknis bagi pengembangan dan

penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang kelautan dan

perikanan.

Dengan kerjasama ini diharapkan nantinya produk-produk perikanan yang

telah memenuhi standar nasional, baik itu standar luar seperti ISO dan

standar SNI yang wajib untuk dikonsumsi masyarakat. Bagi pelaku usaha

maupun konsumen diharapkan memanfaatkan produk berlabel SNI dan tidak

menggunakan produk yang tidak berstandar resmi. Selain itu, dengan

standar nasional bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai produk

sesuai dengan aturan standar yang ditentukan. “Pentingnya standar dan

mutu suatu produk perlu disuarakan terus-menerus dan harusnya lebih

bisa menggema hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Mengingat produk

kelautan dan perikanan sudah menjadi konsumsi masyarakat luas, untuk

itu produksi harus didukung dengan standar nasional yang baku,”

ujarnya.

KKP, tambah Sharif juga melakukan kerjasama dengan Komite Akreditasi

Nasional (KAN) dalam sistem penilaian kesesuaian dibidang kelautan dan

perikanan. Ruang lingkup kesepakatan meliputi pengembangan skema

akreditasi dan sertifikasi di bidang kelautan dan perikanan serta

penggunaan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN dalam

mendukung pemberlakuan standar di bidang kelautan dan perikanan. KAN

adalah instansi yang berwenang menetapkan akreditasi dan memberikan

pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam

menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Guna menindaklanjuti

pelaksanaan kesepakatan bersama ini masing-masing pihak menunjuk

pejabat penghubung. dari KKP adalah Kepala Pusat Analisis Kerja Sama

Internasional dan Antarlembaga.