Kementerian ESDM Didesak Realisasikan Saham PI Blok Kangean

by

(infomoneter.com)-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral didesak untuk segera merealisasikan saham PI (Participating Interest) Blok Kangean Madura yang prosesnya telah ditangani oleh BP Migas sebelum dilikuidasi.

Ketua Forum Masyarakat Sumekar, M Haris mengatakan apabila kementerian ESDM membiarkan itu dan tuntutannya tak didengarkan, maka pihaknya akan mengerahkan masyarakat Sumenep untuk turun ke Jakarta.

“Kami akan menuntut ini dengan suara keras ke Jakarta. Jadi ini tak main-main. Kita serius,” tegas Haris yang juga pemerhati masalah lingkungan dan energi, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (5/12).

Haris mengingatkan, perjuangan untuk mendapatkan PI telah dilakukan dengan melewati proses panjang dan sudah berjalan sekitar dua tahun. Akibat adanya desakan dari berbagai pihak, termasuk aksi demo yang digelar di Sumenep, BP Migas akhirnya memberi lampu hijau.

Tapi, sejak BP Migas dilikuidasi dan urusan ditangani Kementerian ESDM, tak diketahui lagi kelanjutannya. “Kami berharap jangan sampai Kementerian ESDM membuat masyarakat Sumenep gerah lagi,” tegas Haris.
Haris menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda dan meminta Pemda pro-aktif untuk memperjuangkan PI agar hasilnya segera bisa dirasakan masyarakat Sumenep. Termasuk juga telah meminta Pemda agar bisa memfasilitasi golongan pemuda dan masyarakat mengawasi proses pengambilan kekayaan alam lokal.

“Jadi kita ingin Sumenep tak hanya sebagai daerah yang menyumbangkan kekayaan sumber daya alam, tapi bisa merasakan juga hasilnya,” kata dia.

Pemda, menurut Haris, sudah mengambil tindakan konkrit dengan berulangkali menanyakan langsung ke pemerintah pusat. Masalahnya adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini, selalu abai terhadap kesiapan daerah menerima saham PI itu.

“Masalahnya di pemerintah pusat, entah apa kendalanya sehingga permintaan kami masih belum dipenuhi,” tutur dia. “Mestinya Kementerian ESDM segera merealisasikannya karena proses sebelumnya sudah ditangani BP Migas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi masalah energi, Sutan Bhatugana, telah mendesak kontraktor utama migas agar segera memberikan saham PI kepada Kabupaten Sumenep dan Bangkalan terkait eksplorasi migas di sekitar Pulau Madura. Pasalnya, semangat diberikannya PI adalah demi kepentingan masyarakat di sekitar.

“Kalau daerah sudah siap finansial maupun teknisnya, participating interest itu harus segera diberikan. Sementara yang belum siap, nanti diberikan kalau mereka siap,” kata Sutan.

Untuk diketahui, dari 10% saham PI sebagaimana diatur dalam PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Sumenep mendapat 6% sementara Pemprov Jatim 4%. Saham PI belum diberikan karena Pemprov Jatim belum siap secara finansial.
Tapi, sebelum dilikuidasi, Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) waktu itu, I Gde Pradnyana menegaskan bahwa saham PI bisa langsung diberikan kepada Pemerintah Daerah yang sudah siap dana penyertaan modal pembelian saham.

“Yang penting kesepakatan persentase kepemilikan antara Kabupaten dan Pemprov. Kalau itu sudah ada, bahwa ada salah satu pihak yang belum setor uang, ya tak masalah. Yang belum menyetor tak usah kebagian saham dulu,” kata Gde Pradnyana.
Sebagai contoh, kata dia, di sebuah blok migas, Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II sepakat mengambil 10 persen jatah saham PI. Kedua Pemda sudah sepakat berbagi jatah saham itu dengan, misalnya, masing-masing pembagian 60-40. Maka kedua pihak harus masing-masing menyiapkan dana yang harus disetor untuk pembelian saham.

Selain itu, juga harus siap mengeluarkan biaya beban operasional blok migas dengan total 10 persen dari total beban keseluruhan kontraktor migas.

Apabila salah satu dari kedua Pemda itu belum siap, maka yang sudah siap dibolehkan untuk langsung mengeksekusi jatahnya, sementara jatah Pemda yang belum siap akan ditanggung oleh kontraktor swasta yang mengelola blok migas itu, jelas Gde Pradnyana.

“Jadi misalnya Pemda tingkat II diberikan 60 persen dari jatah 10 persen PI. Dia harus keluarkan biaya 6 persen dari total beban kontraktor migas. 4 persen yang belum disetor Pemda tingkat I masih dibiayai kontraktornya. Sehigga hasilnya pun masih dinikmati Kontraktornya. Pemda tingkat I itu baru menerima hasil kalau sudah meyetor modal,” jelasnya.