Kasus Korupsi Dana Alkes RSUD Djoelham Binjai, KPK Diminta Segera Lakukan Supervisi dan Pengawasan

by

Kasus Korupsi Dana Alkes RSUD Djoelham Binjai –  KPK Diminta Segera Lakukan Supervisi dan Pengawasan

Infomoneter.com-Tim Kuasa Hukum dr. Mahim M.S. Siregar yang terdiri dari Andro Oki, SH, Dahsat Tarigan, SH.MH dan Togar Lubis, SH, MH meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan supervisi dan pengawasan terhadap penyidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Sumatera Utara. dr. Mahim, M.S, Siregar adalah salah seorang dari 7 tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari APBN TA. 2012.

Alasan Kuasa hukum mengajukan permohonan supervisi dan pengawasan penyidikan perkara tersebut kepada KPK karena Tim Kuasa Hukum melihat ada indikasi Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai tidak berupaya mengembangkan Penyelidikan/Penyidikan, tapi malah berusaha memutus mata rantai siapa saja pihak lain yang berperan dan atau ikut serta melakukan atau menikmati anggaran dari hasil korupsi tersebut.

“Kita berharap KPK segera melakukan supervisi atau pengawasan atas penyidikan perkara yang saat ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai. Ini perlu dilakukan, agar siapapun pihak lain yang terlibat dan atau ikut serta menikmati hasil korupsi Pengadaan Alkes di RSUD Doelham Binjai tersebut juga diproses hukum dan diminta pertanggungjawaban pidana”, kata Togar Lubis, Dahsat Tarigan dan Oki Andro, senin (12/02) di halaman gedung KPK, Kuningan Jakarta usai menyerahkan permohonan pada KPK.

Alasan lain yang mendorong kuasa hukum dr. Mahim, M.S, Siregar mendesak KPK melakukan supervisi dan pengawasan karena klien mereka telah berulangkali diperiksa Penyidik Kejari Binjai dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara sejak tahun 2013, bahkan pada tahun 2015 pernah diperiksa di rumah pribadi oknum Jaksa Kejati Sumuatera Utara selama 8 jam, yang jelas-jelas melanggar Hukum Acara Pidana.

“Klien kami menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai hanya 9 bulan dan kemudian pensiun dari PNS, mengaku tidak pernah menerima apalagi menikmati uang hasil korupsi pengadaan Alkes. Bahkan Tahun 2015 saat diperiksa di Kejati Sumut dan Kejari Binjai, kepada Penyidik pernah mempertanyakan berapa sebenarnya kerugian Negara akibat pengadan Alkes tersebut dan saat itu dirinya siap untuk mengganti kerugian seluruhnya. Namun Penyidik Kejaksaan tidak pernah dapat membuktikan dan menyebutkan berapa kerugian Negara dalam perkara ini”, papar Dahsat Tarigan diamini kedua rekannya.

Selain itu, lanju Andro Oki, pada tanggal 30 Januari 2018 Petugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Binjai guna mengklarifikasi hasil audit terhadap pengadaan Alkes RSUD Djoelham Binjai TA. 2012 mengatakan bahwa dr. Mahim, M.S, Siregar tidak memiliki peran dalam terjadinya kerugian Negara akibat pengadaan Alkes tersebut. “Lalu jika Auditor BPKP sendiri mengatakan bahwa klien kami tidak berperan dalam terjadinya kerugian Negara tersebut, kenapa dipaksakan menjadi Tersangka ?”, tanya Andro Oki menantang KPK. (bernad)