IPC Danai Bank Dunia untuk Melakukan Studi tentang Infrastruktur dan Logistik

by
IPC
Direktur Utama IPC R.J. Lino dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Stefan Koeberle siang ini (16/5) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dengan disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Leon Muhammad. MoU ini berisikan kesepakatan Bank Dunia untuk mengkaji potensi studi implementasi Pendulum Nusantara agar dapat terintegrasi sempurna dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia.

(infomoneter.com)-PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dengan Bank Dunia untuk mengkaji potensi implementasi Pendulum Nusantara agar dapat terintegrasi sempurna dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Penandatanganan MoU yang mengambil tempat di Kantor Pusat IPC ini dilakukan oleh Direktur Utama IPC, RJ Lino dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Stefan Koeberle; dan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Leon Muhammad. Dalam payung kerja sama ini, IPC akan mendanai studi yang direncanakan dapat dilakukan oleh Bank Dunia mengenai pelabuhan feeder yang akan terlibat dalam konsep Pendulum Nusantara dan studi mengenai upaya penurunan biaya logistik nasional.

Terdapat dua hal utama yang menjadi pokok studi yang direncanakan dapat dilakukan Bank Dunia. Pertama, studi untuk menentukan pelabuhan potensial yang perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi Pendulum Nusantara dan implementasi Sistem Logistik Nasional. Kedua, studi untuk mengidentifikasi upaya penurunan biaya logistik di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui, Pendulum Nusantara akan melibatkan enam pelabuhan utama Indonesia yakni Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Pendulum Nusantara merupakan aksi korporasi dari IPC serta Pelindo I, III, dan IV sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan diharapkan secara cepat dapat menurunkan biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain.

Studi yang direncanakan dapat dilakukan Bank Dunia ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada BUMN bidang jasa kepelabuhanan untuk dengan benar menentukan pelabuhan mana yang perlu diprioritaskan pengembangannya. Studi ini juga membantu para pelaku kebijakan untuk mengambil langkah tepat guna mengatasi tingginya biaya logistik.

Dari sisi Bank Dunia, riset terkait infrastruktur ini menjadi pemenuhan visi misi lembaga untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kondisi hidup, dan mempromosikan pembangunan yang berkesinambungan dan komprehensif. Selain itu, studi yang direncanakan dapat dilakukan oleh Bank Dunia akan langsung berkaitan dengan Rencana Induk Pelabuhan Indonesia yang dicanangkan pemerintah Indonesia. IPC sebagai BUMN jasa kepelabuhanan terbesar pun menilai perlunya keberadaan pelabuhan yang baik serta sistem arus logistik yang efisien sehingga studi untuk benar-benar dapat memetakan keperluan pengembangan pelabuhan menjadi sangat penting.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 24% dari total Gross Domestic Product (GDP). Studi ini akan menginventarisasi seluruh infrastruktur, baik dari sisi soft infrastructure maupun hard infrastructure, yang dimiliki pelabuhan, shipping line, bea cukai, jasa angkutan darat, serta sektor logistik lainnya. Sehingga dapat dipetakan bagaimana kontribusi masing-masing sektor untuk menekan biaya logistik hingga di bawah 15% atau bahkan mencapai 8% dari total GDP seperti yang telah dicapai Amerika Serikat saat ini.

“Kerja sama dengan Bank Dunia akan memantapkan rencana implementasi konsep Pendulum Nusantara dan upaya penurunan biaya logistik. Hal ini merupakan kontribusi IPC dalam mendukung penuh cita-cita percepatan penurunan biaya logistik nasional,“ papar Direktur Utama IPC, RJ Lino. (redaksiinfomoneter@yahoo.co.id)