INKOWAPI Minta Pemerintah Buat Kebijakan yang Dukung Warung Rakyat

by
Sharmila: Apabila kebijakan ritel modern masuk ke warung tradisional diterapkan maka akan “membunuh” kanvasing-kanvasing dan supervisor sales marketing yang selama ini rajin mendrop dan memasarkan produk masing-masing merek perusahaan ke warung tradisional.

(infomoneter.com)-Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) bereaksi keras menentang  rencana Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito yang  akan menerapkan kebijakan, memperbolehkan ritel-ritel modern  menyalurkan barang ke warung-warung tradisional.

“Kami dari Inkowapi mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi untuk membatalkan rencana tersebut. Hentikan kebijakan kooptasi distribusi ritel modern ke warung tradisional. Apabila kebijakan tersebut diterapkan maka akan menyebabkan monopoli distribusi barang ritel modern dari hulu ke hilir. Dampak lanjutannya adalah usaha kecil rakyat seperti agen-agen ritel sembako tradisional terancam mati karena jalur distribusinya di-bye pass oleh perusahaan ritel modern,” ujar  Ketua Umum Inkowapi Sharmila di Jakarta, Selasa sore(26/9/2017).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kebijakan tersebut rencananya akan diberlakukan mulai Oktober 2017 mendatang.  Alasan Mendag meluncurkan rencana ini adalah agar warung memperoleh harga yang murah karena langsung memperoleh barang dari distributor besar. Untuk kebijakan tersebut, Mendag berencana akan menggandeng peritel besar seperti Alfamart, Indomaret dan Hypermart yang jaringan gerainya tersebar dimana-mana.

“Kebijakan tersebut memang nampak menolong warung tradisional dan masyarakat sebagai konsumen. Namun sesunggunya dengan kebijakan tersebut, Mendag justru memuluskan jalan bagi ritel-ritel modern untuk mengkooptasi warung-warung tradisional melalui skema distribusi barang,” tukas perempuan cantik yang aktif di beberapa organisasi pengusaha ini.

Menurut Sharmila, begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada pasar rakyat. Di Jakarta saja, jumlah warung kelontong mencapai 3000 an. Di seluruh Indonesia jumlahnya mencapai jutaan.

Sharmila menyampaikan beberapa analisisnya. Pertama, Selama ini keberadaan pasar dan ritel/ warung tradisional tergerus dengan massifnya ritel modern berjejaring di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian berbagai lembaga menyebutkan bahwa tergerusnya pasar dan ritel/ warung tradisional disikapi oleh beberapa pemerintah daerah (Pemda) dengan melakukan moratorium pendirian ritel modern khususnya skala mini market.

Kedua, Pemerintah pusat juga melakukan pembatasan pemilikan ritel modern yang melakukan penambahan jaringan. Di mana 40 persen harus dimiliki oleh masyarakat selaku pemawara laba.

Ketiga, Kebijakan-kebijakan tersebut membuat ritel modern berjejaring tidak bisa menambah toko yang secara mandiri dimilikinya. Hasilnya adalah mereka membuat strategi berbeda melalui distribusi barang. Darah dari bisnis ritel adalah turn over barang atau tingkat penjualan produk suatu toko. Sehingga toko sekedar ruang pajang (display) bagi produk-produk tersebut. Dengan cara demikian, distribusi produk ritel modern ke warung tradisional sama dengan melakukan kooptasi pasar tradisional.

Keempat,  Dengan dukungan jalur distribusi dan sistem yang modern, kooptasi tersebut akan berdampak sistemik secara jangka panjang di mana pasar tradisional akan semakin tergerus omsetnya. Sedangkan bagi pemilik warung tradisional, kooptasi hanya memposisikan mereka sebagai gerai mini dari ritel modern. Masyarakat mungkin akan menikmati harga yang lebih kompetitif dari skema distribusi tersebut.

Berbicara mengenai dampak kooptasi distribusi ritel modern ke warung tradisional, menurut Sharmila, sungguh banyak. Beberapa yang bisa disebutkan diantaranya adalah : pertama, terjadinya capital out flow besar-besaran dari pasar rakyat ke pasar modern. Yang artinya sama dengan terjadinya capital out flow dari desa ke kota (pusat) karena ritel-ritel pemasok merupakan pengusaha besar nasional.  Kedua, Semakin terkonsentrasinya modal di pusat yang justru akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ketiga, Secara jangka panjang menghilangkan keragaman produk di pasaran rakyat karena skema distribusi menuntut efisiensi pengadaan produk. Keempat, Terjadi monopoli pasar oleh beberapa pengusaha ritel besar karena kapasitas jalur distibusinya dan hal itu melanggar UU Persaingan Usaha. Kelima, Monopoli pasar dan konsentrasi modal secara jangka panjang akan membuat swadaya dan kemandirian lokal menjadi hilang. Usaha rakyat sebagai benteng-benteng ekonomi lokal tergerus dan dapat terpengaruh langsung oleh fluktuasi ekonomi global akibat kooptasi jalur distribusi. Keenam, Mematikan koperasi-koperasi yang menyelenggarakan ritel sebagai bentuk ekonomi kolektif yang hidup di masyarakat.

Untuk itu Inkowapi  mendesak Pemerintah (Cq. Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi) untuk:  Pertama. )Menghentikan kebijakan kooptasi distribusi barang ritel modern ke warung tradisional. Kedua.  Membatasi pembukaan toko-toko ritel modern oleh jejaring ritel nasional karena terbukti telah menggerus dan mematikan pasar tradisional, warung tradisional dan toko-toko koperasi yang dimiliki masyarakat.

Ketiga. Mendukung pembangunan sekunder dan primer koperasi konsumen secara massif di berbagai daerah sebagai cara mengintegrasikan jalur distribusi barang ke warung modern dengan alasan:

(a).       Pemilik warung adalah anggota dari koperasi konsumen sehingga pemilik warung juga akan memperoleh revenue sharing dari proses distribusi barang tersebut selain memperoleh harga kulakan yang lebih kompetitif.

(b).       Warung-warung tradisional yang terintegrasi dengan koperasi akan memperoleh pendampingan sosial-ekonomi-budaya sebagai kewajiban inheren koperasi. Bukan bisnis semata yang hanya berbentuk aliran barang dan uang saja.

(c).       Integrasi pasar ritel melalui koperasi-koperasi lokal tidak akan membuat capital out flow terjadi dari desa ke kota atau dari pinggiran ke pusat karena perusahaan dan bisnis koperasi bersifat redistributif bagi anggota dan masyarakat.

(d).       Koperasi bersama masyarakat lokal lebih mampu menjaga keragaman barang termasuk barang-barang produksi masyarakat setempat.

(e).       Melalui koperasi, demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 benar-benar akan terwujud karena koperasi menjamin tata milik, tata kelola dan tata distribusi dari, oleh dan untuk masyarakat.

(f).       Dengan model redistributifnya, koperasi merupakan instrumen efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Dimana hal itu diakui oleh Ekonomi Internasional Joseph Stiglitz dalam International Cooperative Summit 2016 lalu di Quebec dimana koperasi dapat diperankan sebagai alternatif instrumen trickle-down effect yang gagal dilakukan oleh korporasi swasta.

Liberalisasi di seluruh sektor perekonomian secara jangka panjang akan membuat perekonomian Indonesia rapuh. Negara harus hadir dengan regulasi dan kebijakan yang tepat dan mendukung terutama dan yang utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan afirmasi tersebut sangat dibutuhkan mengingat struktur pelaku ekonomi saat ini didominasi oleh skala mikro dan kecil yang jumlahnya 59 juta yang menyerap tenaga kerja mencapai 107 juta atau sebanyak 96,71 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,41 persen (2016).

Komitmen sejati Pemerintah kepada demokrasi ekonomi harus diperkuat dengan mendorong melalui regulasi dan kebijakan bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi skala menengah dan besar di seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor ritel di Indonesa. Pengalaman NTUC Fairprice Singapore dimana koperasi konsumen dapat menguasai 65 persen pangsa pasar dapat menjadi rujukan yang bisa diadaptasi kisah suksesnya di Indonesia.

“Negara harus hadir dengan cara-cara yang tepat sehingga bukan sekedar populisme kebijakan yang bermata dua dan secara jangka panjang justru berbahaya bagi kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Mendag harus menghentikan kebijakan tersebut di atas sekarang juga,”ujar Sharmila.  (kormen)