Harus Ada Pendampingan Dalam Pengelolaan Dana Desa

by
SONY DSC
Ketua Ledesa, Don Bosco Doho, S.Phil, MM

(infomoneter.com)-Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat berencana menerbitkan Peraturan Presiden terkait dengan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dimana aliran dana Ditjen PMD akan langsung ke Kabupaten. Menurut penjelasan Kepala Perencanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, untuk pusat kewenangan pengaturan ada di Kementerian Dalam Negeri, sedangkan urusan percepatan pembangunan daerah dan desa ada di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi. Namun, untuk eksekusi dana desa tetap di Kabupaten.

Dijelaskan, jumlah dana pembangunan desa yang tercantum dalam APBN-P Januari 2015 sebesar Rp 20 triliun. Dana alokasi pembangunan desa itu nantinya akan ditambah dengan dana APBD setempat.  Diketahui, Ditjen PMD merupakan satu dari tujuh ditjen di Kemendagri yang selama ini mengurusi masalah desa. Namun setelah Jokowi-JK membentuk Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi muncul dugaan bahwa Ditjen PMD akan pindah tangan ke kementerian ini.

Terkait dengan dana pembangunan desa yang berjumlah sekitar Rp 750 juta per desa, dan dikucurkan ke setiap desa mulai tahun ini, Kalangan pengamat, mengkhawatirkan pengawasan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana tersebut. Oleh karena itu, sangat penting pendampingan bagi desa dalam mengelola dana tersebut sehingga para aparat desa tidak terjerumus dan tergoda korupsi. Bagaimana solusinya? Belum lama ini redaksi infomoneter berbicang-bincang dengan Ketua Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan Potensi Masyarakat Desa (Ledesa), Don Bosco Doho, S.Phil, MM. Berikut petikannya:

Bagaimana tanggapan Anda terhadap rencana aliran dana langsung ke kabupaten?

Rencana penerbitan Perpres terkait dengan Dirjen PMD mengenai aliran dana langsung ke kabupaten dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama, urusan kewenangan dan pengawasan dapat lebih mudah, karena dapat diketahui berapa dana yang masuk lalu berapa yang harus diteruskan ke desa-desa. Dengan demikian begitu ada pelaporan pihak kabupaten dengan mudah dapat mencocokkan angka yang ada. Lalu kabupaten juga dapat memberikan pertimbangan tertentu kepada desa-desa tertentu berkaitan dengan sumber daya dan kapabilitas perangkat desa sehingga tidak dapat sekaligus dicairkan dana yang diberikan oleh Negara. Tentu hal ini memudahkan kabupaten dalam monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana desa. Perspektif kedua, bila melalui rekening kabupaten, maka besar kemungkinan pihak kabupaten memotong sebagian dana yang diperuntukkan kepada setiap desa dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten bersangkutan. Dapat terjadi dana yang diberikan ke desa-desa jumlahnya tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan dari pusat untuk setiap desa. Akan tetapi dalam era keterbukaan, dan tuntutan reformasi birokrasi, apa pun yang terjadi di daerah dengan mudah dapat diketahui oleh para stakeholder. Tambahan pula dengan alasan administratif dalam kaitan dengan otonomi daerah, setiap bentuk pemotongan dapat terjadi.

Maka sebagai pertimbangan dibutuhkan kajian khusus yang menyoroti plus-minus aliran dana desa melalui kabupaten dengan aliran langsung ke desa-desa. Tinggal menemukan mana yang resikonya paling kecil dapat diambil. Dari kacamata lembaga penelitian dan pemberdayaan masyarakat desa tetap disadari bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu membutuhkan riset atau kajian mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dari sebuah kebijakan. Saya kira, Presiden telah didukung oleh team yang kuat yang didukung oleh para pakar pada bidang masing-masing sebelum keputusan diambil.

Bagaimana Anda mencermati mekanisme pusat kewenangan pengaturan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi?

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Dengan demikian pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak pas dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sekali lagi sebelum diambil sebuah kebijakan tetap selalu dibutuhkan riset yang sungguh-sungguh sehingga dapat diketahui apa yang paling dibutuhkan oleh sebuah desa dibandingkan dengan desa yang lain. Jangan sampai terjadi keinginan dari pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Transmigrasi dipaksakan untuk diterapkan di sebuah desa padahal yang paling dibutuhkan di desa tersebut lain.

Sesuai dengan PP 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Agar tidak salah dalam pelaksanaannya dan berbuntut pelanggaran hukum di kemudian hari, perlu pembagian wewenang yang tegas dari kedua kementerian di atas. Sebab hal ini berhubungan dengan dana dalam jumlah yang banyak. Pemisahan yang jelas dan tegas mengenai wewenang kedua kementerian yang terlibat dana desa diharapkan dapat memperkecil kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pada level daerah hingga desa-desa. Setelah pemisahan wewenang dalam pengawasan barulah direalisasikan kepada desa-desa sebagai pelaksana di lapangan. Dengan demikian alur kerja jelas, arah pelaporan dikuasai dengan pasti termasuk teknik pelaporan yang digariskan oleh negara.

Sejauh ini alokasi dana ke desa, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhannya yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desa. Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.

2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.

3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan

Mengingat kegunaan yang besar bagi masyarakat pedesaan maka mutlak diberikan payung hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dihasilkan oleh dua kementerian yang bertanggung jawab terhadap berhasil gagalnya program ini.

 Bagaimana sebaiknya yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan dana ini?

Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten. Dana yang begitu besar ini tidak pelak telah menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Kita tidak ingin kejadian yang menimpa banyak kepala sekolah yang terjerat kasus hukum dan harus berurusan dengan pengadilan Tipikor karena didakwa melakukan tindak korupsi dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) akan terulang pada kepala-kepala desa. Hal yang ditakuti adalah tergiurnya para kepala desa atas dana yang sangat besar yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada di desa mereka.

Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut?

Kita paham bahwa Pemkab tentu sulit untuk melakukan supervisi yang intensif dan rutin hari ke hari. Untuk mengatasi kesulitan ini dibutuhkan tenaga pendamping desa dari pemudi pemuda terdidik (sarjana) untuk dilatih dan diberi peluang turut terlibat membantu kelancaran sekaligus meminimalisir resiko kekeliruan atau penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset, serta tata kelola SDA di desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

 Lalu Bagaimana Mekanisme Pengawasan Oleh BPD?

Menurut Direktur Pemerintahan Desa dan kelurahan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Berikut adalah dasar hukum pengawasan yang dilakukan oleh BPD agar penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas disini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa :

Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis

kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :

1). Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2 ). Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

3). Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Inilah ketentuan yang selama ini saya tunggu-tunggu. Sebagai salah satu pimpinan BPD selama ini saya sangat kesulitan meng-akses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.

Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu kalau ada indikasi ketidaksesuaian BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

 Bagaimana Anda, melihat potensi korupsi atau kecurangan akan pengelolaan dana ini?

Penggunaan dana desa yang akan digelontorkan pemerintah pusat langsung kepada perangkat desa akan rawan penyelewengan bila pengelolaan dana desa tersebut tidak melibatkan fasilitator atau pendamping masyarakat desa. Kerawanan tersebut disebabkan minimnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan rendahnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan maupun penataan administrasi penggunaan dana desa tersebut. Tanpa fasilitator, Penggunaan Dana Desa Rawan Penyelewengan meskipun itupun tidak ada jaminan mutlak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perangkat desa biasanya hanya mampu mengerjakan proyek dan kerap mengabaikan pencatatan dan pelaporan penggunaan anggaran. Kondisi tersebut membuat dana pembangunan desa sering tidak bisa dipertanggung-jawabkan dan menjadi temuan aparat pemeriksa keuangan. Tanpa bantuan fasilitator, masyarakat desa dan perangkat desa benar-benar bingung mengelola dana pembangunan desa. Untuk membuat rencana kerja pun terkadang perangkat desa bingung, sehingga dana pembangunan desa tidak bisa cair hingga akhir tahun anggaran anggaran pembangunan desa tersebut dikucurkan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana tersebut harus benar-benar digunakan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya pembangunan berbagai sarana penunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk LSM dan media untuk bersama-sama melakukan pengawasan guna menekan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa.

 Bagaimana Anda memprediksi kemampuan desa dalam mengelola dana?

Kini berita gembira tentang perhatian pemerintah yang akan mengalirkan dana bear bagi pembangunan desa, membawa perubahan paradigma bahwa kini sumber uang ada di desa. Keluhan selama ini bahwa desa itu kekuarangan dana, keterbatasan sumber daya manusia, kini perlahan bisa teratasi. Potensi desa perlahan akan diberdayakan. Dana tersebut jika dialokasikan secara tepat sesuai dengan potensi desa maka konsep one village one product, atau bahkan one village multi product dapat direalisasikan karena dengan dana yang ada dapat digunakan untuk membangun jalan produksi, memperlancar arus distribusi, sehingga petani bisa membawa mobil ke kawasan pertanian seperti yang dipraktekkan di Korea dan Jepang. Apalagi jika para pemuda yang kini masih bercokol di kota, mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tidak memadai dapat terpanggil untuk pulang ke desa, membangun desa. Pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki dapat dimaksimalkan di desa dengan memaksimalkan potensi desa.

Jika demikian maka UU Desa berikut peraturan pelaksanaanya telah membuka peluang dan harapan besar untuk mempercepat upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran demi perbaikan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan agar lebih berkeadilan. Di sisi lain, kehadiran UU Desa juga membawa konsekuensi dan tantangan yang tidak sedikit untuk mengimplementasikannya secara optimal. Muncul kekhawatiran jika kemampuan finansial desa tanpa didukung dengan peningkatan kompetensi pengelolanya akan berdampak pada banyaknya pejabat desa yang masuk penjara karena dianggap melakukan tindak korupsi, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat pusat maupun daerah tidak selalu disebabkan faktor kesengajaan untuk melakukan korupsi. Untuk itu ketrampilan managerial dan kemampuan leadership perangkat desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan oleh para professional di bidang mereka masing-masing, syukur jika itu melibatkan putra dari desa bersangkutan. Inilah potensi yang bisa diberdayakan. Hal ini guna menghindari fenomena yang selama ini berkembang bahwa terkadang ada pejabat yang sebenarnya orang baik, tetapi tiba-tiba terlibat dalam suatu kasus korupsi karena kesalahan dalam mengambil kebijakan yang tanpa dibarengi pengetahuan yang komprehensif tentang aturan-aturan.

 Terobosan apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah?

UU Desa dan PP 43/2014 telah mengatur terkait pentingnya peran Tenaga Pendamping Desa yang profesional (pasal 128 – 131), meskipun sebenarnya seluruh jajaran pemkab melalui SKPD/Dinas secara otomatis berperan sebagai pendamping desa, namun mengingat desa-desa itu wilayahnya menyebar dan sangat sulit untuk melakukan pendampingan secara intensif dan efektif, maka lebih dibutuhkan Tenaga Pendamping Desa Profesional yang bisa melakukan pendampingan sehari-hari bagi aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, setidaknya melalui kehadiran tenaga pendamping desa diharapkan bisa mengawal langsung dan meminimalisir kekeliruan yang fatal bagi aparatur desa, terutama namun tidak terbatas hanya soal alur proses dan kebijakan dalam tata kelola keuangan dan aset desa serta tata kelola SDA. Dalam PP 43/20014 tenaga pendamping desa disyaratkan memiliki kapasitas yang mumpuni, dan melalui sertifikasi kompetensi dan kualifikasi tenaga pendamping.

Terkait hal ini memang belum ada kejelasan karena masih menunggu pengaturan selanjutnya yang akan langsung di bawah koordinasi kementrian pedesaan (menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi) sebagai kementrian baru di kabinet saat ini bersama-sama kementrian dalam negeri. Akan tetapi pemerintah dapat melakukan maksimalisasi tenaga PNPM Mandiri yang rencananya akan diberhentikan pelaksanaannya.

Guna menghindari pengangguran maka pemerintah dapat memanfaatkan pengalaman dan ketrampilan mereka untuk mengawal dan merealisasikan pengembangan masyarakat desa yang lebih baik. Atau program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan yang telah diterapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga selama ini dapat diadopsi oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi sehingga setiap desa mendapat pendampingan yang memadai.

 Apa saja yang harus dimiliki oleh desa sehingga siap mengelola dana sebesar ini?

Maka solusinya tentu perlu langkah proaktif dan inisiatif dari Pemkab-Pemkab untuk melakukan rekruitmen tenaga pendamping desa melalui SKPD Badan Pemdes sebagai SKPD yang tepat untuk mengelola program kegiatannya. Paling tidak minimal tamatan D-3 dan S-1 dan lebih diutamakan yang berasal dari daerah setempat (tidak mutlak). Program ini juga akan langsung berdampak positif karena akan memberdayakan banyak para sarjana lulusan D-3 dan S-1 asal kabupaten tersebut yang saat ini masih banyak juga yang belum mendapat peluang pekerjaan, paling tidak sarjana asal kecamatan atau desa setempat juga bisa kembali mengabdikan dirinya di kecamatan atau desa asalnya, sehingga akan mengurangi pengangguran terdidik yang semakin hari semakin besar kuantitasnya, seperti di kalbar saja misalnya tiap tahun ribuan sarjana lulus dari perguruan tinggi namun peluang aktifitas pekerjaan sektor formal sangat terbatas baik pegawai swasta apalagi PNS, banyak sarjana yang sebenarnya ingin kembali mengabdikan diri ke kampung asalnya namun terbentur kecilnya peluang kerja yang tersedia.

Meski demikian rekrutmen sarjana untuk menjadi tenaga pendamping desa tetap kedepankan syarat memiliki kompetensi dan ketrampilan dengan standar tertentu melalui pola pelatihan yang benar-benar fokus minimal pemahaman dan ketrampilan dasar untuk tata kelola administrasi, keuangan aset desa, dan tata kelola SDA, apalagi para sarjana sekarang hampir semua mampu gunakan IT karena tuntutan jaman, sehingga juga bisa mengawal upaya membangun sistem informasi desa berbasis IT baik menyusun dan input data base dan semua proses perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.

Maka harus diberikan terlebih dahulu pelatihan yang fokus (misalnya selama 1 bulan) sebelum diterjunkan melakukan pendampingan di desa tempat penugasannya dan sambil berjalan secara periodik setiap 3 bulan sekali perlu diberikan penguatan terus agar bisa lebih fokus, sekaligus sebagai bahan masukkan dan evaluasi terkait dengan segala kendala dan tantangan yang ditemukan untuk dicarikan solusinya, karena para tenaga pendamping desa itu juga ibarat kepanjangan tangan dari Pemkab untuk membantu desa-desa agar proses tata kelola pemerintahan bisa berjalan lancar dan meminimalisir penyimpangan ke depan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian semata. Pemerintah Kabupaten tentu bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memberikan pelatihan dan penguatan kompetensi dan ketrampilan bagi calon-calon tenaga pendamping desa itu nantinya.

Fasilitas untuk pendapatan dan tunjangan operasional setiap bulan tentu perlu disediakan anggarannya oleh pemkab yang bisa disalurkan melalui pos anggaran di Badan Pemdes, termasuk pula fasilitas kerja yang diperlukan. Untuk merancang program kegiatan ini pemkab perlu membuat aturan kebijakannya melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Tenaga Pendampingan Desa sebagai dasar dan payung hukum untuk dimuat menjadi program kegiatan di RKPD hingga mengalokasikan anggaran yang diperlukan tiap tahun dalam APBD Tahun depan. Jika kemudian untuk tenaga pendamping desa misalnya tahun berikutnya kelak (2016) diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui kementrian pedesaan selaku pengelolanya maka pemerintah kabupaten tidak perlu kemudian menghapus program ini, namun cukup menyesuaikan setidaknya untuk pelatihan ketrampilan bagi tenaga pendamping desa secara periodik masih tetap dibutuhkan.

Sebaliknya, pemerintah desa melalui kades dan perangkatnya perlu menyikapi langkah ini secara proaktif pula sebagai peluang positif dalam upaya meminimalisir dan meringankan beban resiko munculnya penyimpangan (problem hukum) karena kekeliruan baik sengaja maupun karena kelalaian sebagai akibat lemahnya supervisi dari pemerintah kabupaten, apalagi jika tanpa ada pendampingan secara intensif hari ke hari.

Aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan Desa memiliki arti dan peranan yang sangat strategis. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan kualitas aparat pemerintah Desa dapat ditentukan melalui peningkatan sumberdaya manusia, melalui tingkat pendidikan, pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung, serta peningkatan kualitas melalui tugas pelayanan publik.

 Jadi Dana ini terkait degan penataan desa?

Berdasarkan UU, kegiatan pembangunan dan pemerataan antar desa, akan dilakukan melalui skema penataan desa. Penataan desa ini nantinya akan ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus meningkatkan daya saing desa. Upaya tersebut akan difasilitasi melalui berbagai kemungkinan melakukan penghapusan desa, pembentukan desa, penggabungan desa, perubahan status desa dan penyesuaian kelurahan.

Dengan menggunakan asumsi data jumlah desa tahun 2014 sebanyak 72.944 desa, maka tiap-tiap desa diperkirakan akan mengelola dana sebesar Rp1,4 miliar. Dibandingkan kondisi yang ada saat ini, penambahan alokasi dana tersebut tentu sangat menggembirakan. Berbagai persoalan yang melingkupi desa selama ini, diharapkan dapat diatasi secepatnya, khususnya terkait dengan permasalahan kesenjangan yang terjadi baik antar desa maupun antara desa dengan kota. Bahkan, bukan hal yang mustahil jika mekanisme ini dijadikan salah satu solusi bagi upaya mengatasi persoalan urbanisasi di beberapa kota besar yang selama ini selalu menjadi daerah tujuan para pencari kerja.

Karenanya, bagaimana mengelola urbanisasi secara lebih bijak sebetulnya dapat disinergikan dengan tujuan pengalokasian Dana Desa, melalui pendekatan kependudukan atau kewilayahan. Pendekatan kependudukan tentu terkait dengan subyek dari urbanisasi itu sendiri yaitu penduduk atau masyarakatnya. Urbanisasi hanya akan dianggap negatif ketika penduduk yang datang adalah penduduk yang tidak terampil (unskilled) dan tidak berpendidikan (uneducated).

Sebagai subyek, penduduk harus dibina dan ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu menjadi mesin penggerak pembangunan. Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada, akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun kualitasnya kurang memadai justru akan menjadi beban pembangunan. Dana Desa dapat dijadikan penggerak utama (prime mover) bagi pembangunan sekolah, badan diklat maupun balai latihan kerja. IM1