Globalisasi Masuk Desa: Dilema atau Given?

by

SONY DSColeh Bosco Doho, Direktur LeDesaPertahanan terakhir kekuatan ekonomi nasional kini ada di desa. Perhatian dan good will pemerintah pasca reformasi membawa desa menjadi medan hidup yang menjanjikan. Menjanjikan karena desa bersama seluruh perangkat dan stakeholdernya untuk tidak berpikir dan bertindak ndeso.

Dana Desa yang digelontorkan pemerintah melalui APBN kemudian menjadi magnet tersendiri bagi anak desa yang merantau ke kota untuk kembali ke desa. Para kepala desa dan perangkatnya dituntut untuk melek teknologi yang mengantar mereka berpikir global tetapi tetap bertindak lokal. Desa kini tengah menyingkap diri menuju globalisasi. Akankah globalisasi membawa angin segar bagi kehidupan masyarakat desa atau malah tinggal menghitung waktu desa direbut oleh kapitalisme asing. Jika demikian maka desa pun akan takluk dan menyerah kepada kekuatan global.

 Dalam kerangka berpikir menuju comparative advantage, bukan hal yang mustahil bahwa desa sejahtera, Indonesia sejahtera. Jika ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara tidak hanya besar tetapi kuat maka mulailah dari desa. Bagaimana mensejahterakan desa, tentu dibutuhkan pemimpin desa yang sudah selayaknya memiliki kemampuan membaca desa sebagai pilar ekonomi, politik, dan budaya multikultur di Indonesia. Artinya boleh saja kepala desa menjadi pemimpin desa dan tinggal di desa tetapi cara berpikir dan cara bertindak melampaui batas-batas desa. Ini merupakan impact lain dari globalisasi.

Globalisasi di suatu sisi mengaburkan batas antar Negara, makna kedaulatan bisa menjadi retorika politik semata jika tidak cermat membaca arah globalisasi yang menyimpan kepentingan internasional khususnya agenda Negara maju. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pembangunan desa sebagai basis kepentingan nasional. Strategi pembangunan desa yang mempertimbangkan aspek-aspek demi kesejahteraan masyarakat desa, mencegah arus urbanisasi dan membesarnya ketimpangan hidup masyarakt desa dan kota akan bermuara kepada penguatan kualitas hidup dan kualitas berpikir serta bertindak masyarakat desa.

Ada apa di Desa?

Dalam decade-decade silam, jarang terbersit dalam benak kita penduduk dari berbagai bangsa berubut untuk tinggal dalam sebuah desa di Indonesia. Ini wajar karena terlanjut orang memberikan stigma bahwa desa itu suatu tempat yang kecil, udik dan terbelakang. Orang yang tinggal dalam waktu yang lama di kota seorang tengsin jika harus kembali menetap di desa. Padahal sejujurnya orang yang menetap di kota itu pola makan, pola interaksi dan komunikasi serta pola kekerabatan masih kental dengan pola orang desa.

Lihat saja wisata kuliner berbasis masakan desa. Para pebisnis paham betul bahwa calon konsumen yang konon banyak yang berhasil di ibu kota adalah orang desa. Menu-menu khas desa-desa dari daerah tertentu begitu mudah ditemukan di kawasan kota-kota besar. Selain menu yang ditawarkan kepada konsumen, situasi dan kondisi restoran pun dibuat seakan-akan orang sedang berada di desa. Ornamen ruang makan entah itu berbentuk lesehan, bale-bale dan tempat-tempat unik lainnya membuat konsumen kangen untuk merasakan kehidupan desa.

Alunan musik, gemericik air pancuran, kolam ikan di seputar restoran atau di kolong restoran turut menjadi ambience tersendiri. Jadi sejatinya orang boleh menetap di kota tapi hatinya tetap di desa. Itulah sebabnya setiap kali moment lebaran atau liburan panjang lalu lintas menuju ke desa selalu ramai dan padat pengendara. Ingat tragedi Brexit yang konon merupakan record macet dan waktu tempuh terlama dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia semata-mata karena orang ingin mengejar sesuatu di desa.

Jika ditanya ada apa di desa sehingga segala macam cara dan daya ditempuh adalah karena di desa bertumbuh dan berkembang banyak kearifan. Kalau segala sesuatu yang ada di desa dapat disulap dan dibawa ke kota mengapa harus kembali ke desa? Kini zaman sudah berubah. Apa yang selama ini ada dan berkembang di desa bisa saja terjadi hanya tinggal kenangan karena arus globalisasi dapat menjungkirbalikan fakta apapun yang khas desa.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian penuh kepada desa sungguh merupakah upaya bijak dan strategis untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan yang ada di desa. Meskipun, di sisi yang lain kita perlahan menyaksikan adegan ketika sebuah desa yang kecil dikepung oleh gerombolan korporasi, Negara, dan lembaga internasional dari berbagai belahan dunia. “Globalisasi masuk desa” bak deburan ombak besar yang meluluhlantakan territorial Negara seolah tidak ada pembatas antara desa dan globalisasi.

Dapat saja terjadi ini merupakan fase klimaks dari modus eksploitasi kekayaan alam yang jauh lebih kolosal dan lebih mengerikan dibandingkan zaman sebelum kemerdekaan. Lebih ironis lagi, kondisi dunia yang sekarang sedang mengalami krisis pangan dan krisi energy, maka desa yang kecil tak ubahnya mata air bagi para raksasa yang sedang kehausan.

 Pemerintah desa butuh penguatan kemampuan strategis manajerial melalui pendampingan agar tidak mudah tergoda oleh rayuan kekuatan besar di atas yang ingin mengeksploitasi desa. Eksploitasi yang liar dan menghalalkan berbagai macam cara hanya akan membawa kehancuran bagi kehidupan dan ekosistem desa. Kehancuran yang tidak diharapkan ini dapat membawa antipati karena mengakibatkan terkikiskan kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap desa. Desa perlu diberikan pendampingan yang komprehensif agar tercapai tujuan bahwa desa kuat dan sejahtera, niscaya Negara Indonesia akan kuat dan sejahtera pula.

Jaga Kekayaan Desa sebagai Amanah Konstitusi

Bunyi pasal 33 UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” bukan tanpa maksud. Pasal ini lahir sebagai buah dari pertimbangan yang matang dan dalam karena sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang Maha esa.

Akan tetapi fenomena yang dihadapi Indonesia kini telah bertolak belakang dengan perintah Konstitusi Indonesia 1945 pasal 33 tersebut. Terang benderang dapat disaksikan era pasca reformasi, kata pemangunan tidak ubahnya sebagai mantra belaka. Pembangunan desa pasca reformasi tidak lagi dilandasi oleh control kuat dari Negara.

Pembangunan kini telah menjadi demikian bergantung kepada investasi asing oleh organisasi internasional dan sektor swasta. Bahkan banyak sekali undang-undang dan peraturan pemerintah yang  menganut ketentutan rezim pasar besar yang merupakan salah satu bentuk “izin” Negara untuk melegalisasi eksploitasi kekayaan alam.

Para pendiri bangsa seperti Bung Hatta, sebetulnya telah membuat gagasan mengenai pembangunan desa yang tertuang dalam karyanya yang berjudul “Beberapa Fasal Ekonomi”. Bung Hatta mengawali ulasannya tentang pedesaan dengan membedah perbedaan anatara desa dengan kota. Menurut Bung Hatta, perbedaan antara desa dengan kota di Indonesia terutama disebabkan oleh pengaruh kolonialisme Belanda. Kemunculan kota  dalam sejarah Nusantara merupakan dampak langsung dari kolonialisasi Belanda yang justru sangat berbeda dengan kemunculan kota dalam peradaban Eropa maupun peradaban-peradaban tua di dunia yang disebabkan oleh kemajuan tenaga produktif masyarakat.

Sementara itu, desa merupakan entitas sosial yang telah ada dalam masyarakat nusantara  jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha datang menguasai. Latar belakang sejarah inilah yang menyebabkan perbedaan antara desa dengan kota di segala aspek makin tajam. Perbedaan tersebut makin melebar setelah Indonesia merdeka. Kesenjangan tersebut hingga kini membuat desa hanya sebagai penyedia pangan serta sumber alam yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat kota.

Di bagian lain, kota yang cepat mengalami modernisasi dari desa telah memiliki hubungan sosial produksi industrial yang didukung oleh alat produksi dengan kapasitas besar. Kapasitas produksi yang besar tersebut otomatis membutuhkan pasar yang lebih besar pula. Di sinilah peran masyarakat desa selaku konsumen atau pasar potensial, dibutuhkan oleh masyarakat kota.

Sejak zaman kolonial, desa menjadi tujuan utama penjualan hasil produksi dari kota. Dengan demikian kemiskinan yang melanda pedesaan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kota. Konklusinya, kemiskinan di desa harus dientaskan, bukan hanya demi kesejahteraan masyarakat desa, melainkan juga bagi masyarakat kota.

Sejatinya ketimpangan tidak perlu terjadi jika semua kebijakan pembangunan di desa maupun di kota mengacu kepada konstitusi yang ada karena bermuara kepada kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Apa yang ditegaskan dalam pasal 33 UUD 1945 di atas mestinya menjadi tesis dasar dalam menolak setiap bentuk kapitalisme yang merupakan saudara kandung dari globalisasi.

Globalisasi memang secara perlahan akan membuat kedaulatan Negara semakin tersamarkan. Globalisasi mungkin juga akan membuahkan dilema bagi pembangunan desa. Jika desa diupayakan menjadi basis fundamental ekonomi masyarakat maka sentuhan globalisasi mutlak tidak dapat dihindarkan. Di sisi yang lain jika pengaruh globalisasi mencengkram demikian tajam dalam berbagai proses produksi barang dan jasa khas dari desa maka sangat mungkin nilai-nilai kearifan menjadi tergusur. Konsep dan praktek di Negara maju one village one product atau bahkan one village multi product adalah mustahil tanpa sentuhan dan sumbangan globalisasi. Memang setiap pilihan tidak pernah terlepas dari konsenkuensi. Tinggal kepandaian para policy maker di desa menyikapi minus mallum dari imbas globalisasi.

Ketika kembali mengangkat issu competetivie advantage mengenai produksi barang dan jasa, sentuhan globalisasi berupa penggunaan perangkat teknologi informasi menjadi tidak terhidarkan. Sebab, globalisasi menjadi elemen kunci jika ingin bersaing di pasar bebas bagi produk dari desa karena di sana terjadi penyelarasan, pengintegrasian, dan membuat produksinya secara fleksibel, melalui penggunaan teknologi komunikasi dan robotisasi produksi.  Artinya globalisasi mau tidak mau pasti bersinggungan dengan pembangunan desa.

Disinilah Konstitusi 1945 menunjukkan bahwasannya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namun juga tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari kerjasama dengan Negara lain. Perilaku antisipatif tetap diperlukan oleh semua anak bangsa yang ingin membangun desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan Negara.

Lembaga Desa Diperkuat

Secara sederhana globalisasi merupakan proses yang memungkinkan individu, kelompok, mauun Negara untuk saling berinteraksi, bergantung, bekerjasama dan melintasi batas-batas geografis. Dapat pula dikaitkan dengan berkurangnya peran Negara atau batas kedaulatan Negara. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah globalisasi dan segala kompleksitasnya telah membawa implikasi yang signifikan bagi seluruh aspek kehidupan manusia.

Menghadapi era globalisasi, maka lembaga-lembaga desa perlu untuk diperkuat dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan desa dalam memberikan respon terhadap perkembangan dan persoalan-persoalan yang hadir di desa. Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa tetap bersinergi dengan visi nasional.

Menyikapi keterbatasan kewenangan desa, dana, sumber daya, dan kedudukan yang ambivalen antara organisasi pemerintah (desa) dengan lembaga kemasyarakatan maka pemerintah desa perlu menerapkan strategi pengembangan peningkatan peran kelembagaan desa yang dilakukan di era otonomi daerah yakni meningkatkan kapasitas kepala desa atau badan permusyawaratan desa serta meningkatkan fungsi agregasi, budgeting, pengawasan serta legislasi untuk badan pemerintahan desa. Dengan demikian diharapkan sentuhan globalisasi tidak lantas melunturkan semangat “satu desa satu bangsa” guna terwujudnya persatuan desa dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Biar Indonesia terdiri dari berbagai desa, namun tetap satu bangsa, yakni Indonesia.

Prinsip “satu desa satu bangsa”, Indonesia, akan menjadi Negara yang tidak terombang ambing dan memiliki arah yang jelas dalam menjawab tantangan desa. Kalau demikian maka bukan globalisasi yang selalu menentukan arah pembangunan desa, melainkan sebaliknya, bagaimana desa Indonesia yang berperan menentukan arah globalisasi. Globalisasi yang kini sedang “masuk desa” semoga tetap menjalankan amanah. Semoga. (Kota Bunga Puncak, 20 Agustus 2016)