Dekopin: Segera Susun RUU Perkoperasian Baru

by

logo_dekopin_101231202402(infomoneter.com)-Sidang Makamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 28 Mei, memenangkan judicial review terhadap Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga UU tersebut dibatalkan karena dinilai bertentangan dangan UUD 1945. Agar tidak terjadi kekosongan, pengaturan terhadap koperasi Indonesia kembali mengacu pada UU No. 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian.

Proses penyusunan RUU Perkoperasian sebagai pengganti UU No. 25/1995, berlangsung lama, sejak Tahun 2000. Hal itu antara lain didasarkan pada upaya penyesuaian prinsip dan jadiri koperasi yang bersifat universal, dengan prinsip dan identitas koperasi yang di rumuskan dan diputuskan International Co-operative Alliance (ICA), wadah koperasi dunia, pada Kongres ICA, 23 September 1995, di Manchester, Inggris.

Namun DEKOPIN menghormatikeputusan MK terkait dengan pembatalan atau tidak berlakunya UU No. 17/ 2012 tentang Perkoperasian, sekaligus menghimbau kepada Pemerintah dan seluruh gerakan koperasi Indonesia,untuk kembali ke Undang-undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian, diikuti dengan penegakan aturan-aturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah No.9/1995 tentang USP dan KSP.

20140530_161415
Pimpinan Dekopin menyampaikan Keterangan Pers sehubungan Keputusan MK Tentang UU No.17/2012

Momentum kembali ke Undang-undang No. 25/1992 juga dilakukan sebagai upaya penertiban terhadap keberadaan KSP/USP, agar focus melayani anggota sesuai PP No. 9/1995,menetapkan calon anggota menjadi anggota. Pengawasan terhadap KSP/USP, harus dilakukan secara ketat oleh Pemerintah.

Dalamrangkapelaksanaanaturan-aturan UU No. 25/1992,maka perlu dilanjutkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah pelaksana seperti dalam hal perlindungan, pembinaan terhadap usaha koperasi. Pada saat yang sama, pemerintah agar segera menerbitkan kebijakan terkait koperasi-koperasi yang sudah melakukan penyesuaian AnggaranDasar (AD) terhadap UU 17/2012 untuk kembali kepada ketentuan UU 25/1992.

“Agar koperasi Indonesia bisa berjalan sesuai dengan prinsip dan identitas koperasi yang berlaku universal, dan dapat memenuhi tuntutan lingkungan ekonomi yang bergerak dinamis, Dekopin mendorong agar segera dilakukan proses penyusunan RUU Perkoperasian baru, denganmelibatkanseluruhstakeholder perkoperasian, terutamapartisipasiaktifgerakankoperasi agar menghasilkanrumusan yang sesuaidandisepakatibersama,” ujar Raliansen Saragih, Wakil Ketua Umum Dekopin.

FOTO NURDIN 2
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Drs HAM Nurdin Halid

Penyusunan RUU Perkoperasian baru, menurut Raliansen yang jugaKetua Tim Sosialisasi UU No. 17/2012 DEKOPIN, bisa dilakukan dengan segera, karena pada dasarnya MK hanya mengoreksi beberapa pasal. Namun, UU No. 17 Tahun 2012 menjadi batal, karena esensinya yang terdapat dalam pengertian koperasi, secara konstitusional dinilai tidak tepat. “Jadi, proses penyusunan RUU Perkoperasian baru, hanya perlu mengubah definisi koperasi dan beberapa pasal yang dikoreksi,” ujarnya. (K1)

Email undangan dan release ke: redaksiinfomoneter@yahoo.co.id