Dana APBD untuk Nikah Siri dengan Artis

by

uang (infomoneter.com)-Kasus nikah siri Bupati Kotawaringin, Timur Supian Hadi dengan penyanyi dangdut, Vita KDI menuai cukup banyak polemic. Terlebih ketika foto Vita yang tengah membuka koper berisi tumpukan uang pecahan 100 ribu beredar di dunia maya. Menurut pemberitaan yang menyertai foto tersebut, uang itu adalah mahar dari Supian Hadi untuk Vita yang dinikahinya secara siri. Akibat pernikahan itu, sang bupati pun dilaporkan istri pertamanya ke Polda Metro Jaya dan Menteri Dalam Negeri.

Kejadian ini mengingatkan kita pada mantan Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang menikahi secara siri dengan seorang gadis muda dan hanya beberapa hari kemudian menceraikannya via SMS.

Menurut mantan Sekjen Transparency International Chapter Indonesia (TICI), Teten Masduki, banyak pejabat daerah yang terobsesi dengan artis. Kebanyakan dari mereka bahkan menggunakan dana APBD untuk membayar honor show artis yang diundang ke daerahnya untuk menyanyi. “Dari sinilah titik mula adanya affair yang berujung nikah siri,” jelas Teten.

Menurut Teten, fenomena nikah siri pejabat menandakan kemerosotan moral di kalangan pemerintahan. Bukan sekali ini pejabat daerah beristeri terungkap memiliki hubungan spesial dengan artis ibukota. Teten menilai fenomena ini sebagai sikap kampungan para pejabat daerah. “Mumpung sedang berkuasa,” tambah Teten.

 

Lebih jauh dia mengatakan, bagi pejabat publik, menjadi panutan dan teladan masyarakat adalah kewajiban. Perilaku nikah siri merupakan tindakan yang melanggar PP Nomor 45 tahun 1990 di poin b yang berisi ‘bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.’

Emilia Yayu, SE., Caleg Partai NasDem Dapil Kalimantan Tengah sangat menyayangkan praktik nikah siri para pejabat seperti yang terjadi di Kotawaringin. “Persoalan ini sebenarnya privasi seseorang. Tetapi jika menyangkut penyelenggara pemerintahan, maka pemerintah harus tegas menyikapi persoalan ini,” ujar Emilia Yayu sambil menyatakan tidak setuju terhadap praktik poligami yang cenderung merugikan perempuan.

Menurut Emilia, untuk menjadi seorang pemimpin, taat hukum adalah perilaku yang harus ada di diri seseorang. Selain itu, nilai keteladanan adalah mutlak bagi seorang pemimpin karena kualitas pemimpin dapat dilihat dari, salah satunya melalui bagaimana ia menjalani kehidupan pribadinya. “Seseorang yang mampu memimpin keluarganya dengan baik, dipastikan ia mampu memimpin masyarakatnya,” tutup Emilia.