BUMD EXPO 2014, Jalan BUMD Menuju MEA 2015.

by

BUMD 1(infomoneter.com)-Badan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) kembali menyelenggarakan BUMD Expo 2014 sebagai ajang bertemunya para pengusaha lokal dan investor. Kali ini, acara tahunan itu akan berhelat pada tanggal 17-19 Desember 2014, di JX Internasional, Surabaya. Pada gelaran Expo kali ini, BKSBUMDSI sukses menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sebagai mitra guna mempertajam sasaran bisnis dan mempersiapkan diri untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Jalinan kerjasama tersebut dikukuhkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) pada hari ini, Kamis (4/9), di Jakarta. Pihak BKSBUMDSI yang dihadiri oleh Ketua Umum BKSBUMDSI, Arif Afandi, mengatakan bahwa target utama dari MoU itu adalah untuk mewujudkan jaringan (networking) yang lebih global dalam Expo tahun ini. ”Dengan meningkatnya jaringan yang tak hanya berkutat di ranah lokal dan nasional, BUMD Expo diharapkan mampu menjadi arena berkumpulnya para pelaku bisnis dan investor yang juga berasal dari luar negeri. Karena itulah, kami menggandeng Apkasi untuk memperluas pasar bisnis tadi,” ujar Arif Afandi kepada media massa, usai acara penandatanganan MoU tersebut, di kantor sekertariat Apkasi, di Gedung IFC Sudirman, Jakarta Selatan.

Dengan masuknya investor, lanjutnya, banyak keuntungan yang akan diraih oleh BUMD secara fisik. ”Kita harus melihatnya dari potensi progres secara fisik, seperti jika ada investor masuk, maka akan ada jalinan bisnis yang dibangun yang akan membuat penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan aset daerah, dan pembangunan prasarana secara fisik yang akan membuat daerah itu berbenah,” paparnya.

BUMD 3Apkasi pun mengharapkan dengan adanya jalinan kerjasama ini maka target Expo harus berkali-kali lipat dari penyelenggaraan Expo sebelumnya. Wakil ketua umum Apkasi, Syaiful Illah, mengatakan, “seribu lebih BUMD maupun BLUD sebagai penggerak ekonomi daerah tidak lagi bisa “wait and see”. Apalagi, BUMD mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah tak kurang dari Rp 500 triliun.

Belum lagi dengan didukungnya rencana pembuatan Undang-undang BUMD yang draftnya sudah masuk ke DPR RI. Menurut Arif, UU ini akan menjadi payung hukum yang jelas untuk para BUMD agar berbadan hukum yang resmi, seperti Perusahaan Terbatas dan/atau Perusahaan Daerah. “BUMD berharap agar tidak dipolitisasi, melainkan berfokus pada sisi perekonomiannya,” tutupnya. (K1)

Ada berita? kirim ke: redaksiinfomoneter@yahoo.co.id