BPJS Kesehatan Komit Terus Tingkatkan Pelayanan

by

bpjs(infomoneter.com)-Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan memasuki bulan ke-5 sejak diluncurkan tanggal 1 Januari 2014. Per 9 Mei 2014 telah terdaftar dalam database BPJS Kesehatan untuk peserta peralihan sebanyak 121.671.432 peserta dan masyarakat yang mendaftar secara mandiri untuk kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 2.392.287 peserta.

Suciati Mega – Asst. Manager Humas BPJS Kesehatan, mengatakan, untuk menampung lonjakan pendaftaran peserta mandiri, telah beroperasi pendaftaran peserta melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Selain itu BPJS Kesehatan juga membuat Prosedur Pendaftaran Cepat (PPC) dalam rangka mengurangi antrian pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan.

PPC dilakukan di beberapa Kantor Cabang BPJS Kesehatan dengan jumlah pendaftar lebih dari 200 per hari yang menggunakan aplikasi pendaftaran di Bank. Informasi utama yang diinput pada aplikasi ini adalah NIK dan Kelas Perawatan.

Selain itu, dalam rangka mempermudah peserta dalam menyetorkan iuran, Bank BRI bekerjasama dengan 19 (sembilan belas) Kantor Cabang BPJS Kesehatan siap melakukan penerimaan iuran dengan menggunakan EDC Mini ATM. 19 Kantor Cabang tersebut adalah Banda Aceh, Medan, Pekan Baru, Palembang, Lubuk Linggau, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Tangerang, Kudus, Semarang, Banyuwangi, Surabaya, Kediri dan Samarinda.

BPJS Kesehatan juga memperluas point of service melalui penambahan Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) dan pembentukan Liaison Office (LO). Sampai dengan saat ini sejak beroperasi per 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memiliki 103 Kantor Cabang dan 366 KLOK yang tersebar di 511 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Saat inin jumlah Liaison Office sebanyak 19 LO di kawasan-kawasan Industri di Sumatera dan Pulau Jawa. Rencananya di tahun 2015 BPJS Kesehatan akan menambah 42 KLOK di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang yang bertugas sebagai pusat pelayanan informasi, rekrutmen peserta, pengelolaan pemberian manfaat (benefit) kepada peserta, serta pengelolaan hubungan kemitraan dengan provider BPJS Kesehatan. KLOK berlokasi di Kabupaten/Kota untuk memudahkan akses peserta dan mendekatkan pelayanan dengan peserta.

Untuk memperluas dan mengoptimalkan upaya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan ketidakpatuhan pemberi kerja dari BPJS Kesehatan, yang meliputi ketidakpatuhan pendaftaran peserta, penyampaian data, dan pembayaran iuran, serta pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bidang ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyadari dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan ini, dukungan serta kerjasama dengan berbagai pihak perlu direalisasikan. Untuk itu juga melakukan kerja sama dengan dengan Yayasan Dana Sejahtera (yayasan Damandiri) dalam hal Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

Selain itu BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikoordinir Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam hal Optimalisasi Partisipasi Lembaga Amil Zakat dalam rangka implementasi Jaminan Kesehatan Nasional yang berbasis Zakat.

Skemanya premi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar menjadi peserta PBI baik PBI oleh APBN atau PBI APBD (Jamkesda) akan ditanggung oleh lembaga-lembaga amil zakat. ICMI/Lembaga Amil Zakat telah memiliki data-data masyarakat yang belum ditanggung dan akan memilih/memvalidasi kembali calon-calon peserta mana saja yang semestinya dapat ditanggung oleh dana zakat.

Pelayanan

Untuk pelayanan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 18.272 fasilitas kesehatan (Faskes) baik itu faskes tingkat pertama maupun faskes lanjutan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Angka ini diharapkan terus bertambah seiring dengan kenaikan jumlah peserta BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan 7 perusahaan asuransi komersial melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Coordination of Benefit (CoB). Ke-7 Asuransi tersebut adalah PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (PT AAJI), PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, PT Lippo General Insurance.

CoB merupakan proses dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama. Melalui mekanisme ini, peserta asuransi bisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, khususnya dalam pelayanan non-medis seperti naik kelas perawatan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perawatan lanjutan eksklusif dan bisa berobat ke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam keadaan darurat.

Saat ini sudah ada 20 rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang akan melayani peserta CoB, diantaranya adalah RS Siloam Hospitals Kebon Jeruk, RS Mitra Kemayoran, RS Pondok Indah, RS MMC, RS Pantai Indah Kapuk, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, akan ada lebih banyak perusahaan asuransi swasta dan rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sebab benefit yang diberikan luas dan ruang lingkup kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih baik kepada peserta maupun terhadap provider layanan kesehatan (RS), BPJS Kesehatan juga mengembangkan Bridging System. Sampai dengan bulan April 2014, pengembangan bridging system sudah diimplementasikan secara penuh di lima Rumah Sakit, yaitu RSUD Koja Jakarta Utara, RSUP Persahabatan Jakarta Timur, RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, RSUP Kandou Manado, dan RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar

Sementara itu, ada 12 rumah sakit yang masih dalam proses uji coba bridging system, yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RS Jantung Harapan Kita, RSUD Budi Asih, RSPI Sulianti Saroso, RS Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Moewardi Surakarta, RS Ortopedi Suharso Sukoharjo, RSUD Sutomo Surabaya, dan RSU Haji Surabaya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan proses pengembangan bridging system pada 36 rumah sakit lainnya.

Kapitasi

Sampai saat ini pemerintah dan BPJS Kesehatan terus memperbaiki pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satunya, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah memandang perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah atau Puskesmas.

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2014. Sebagai petunjuk teknis dari Perpres ini, dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/2014.

BPJS Kesehatan akan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas. Dana Kapitasi ini dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas. Perpres ini mengatur agar jasa dokter dan tenaga kesehatan lain serta dukungan operasional pelayanan dapat langsung digunakan di Puskesmas Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ini sesuai dengan Perintah Presiden SBY yang menginginkan adanya insentif bagi tenaga kesehatan dapat disalurkan tepat alamat, tepat jumlah dan tepat waktu di era BPJS Kesehatan. Dengan demikian mutu layanan kepada masyarakat dapat lebih meningkat lagi. Hingga saat ini BPJS Kesehatan telah menyalurkan dana Kapitasi kurang lebih sebesar 2,6 Triliun.

 

Undangan dan release: redaksiinfomeneter@yahoo.co.id, Mobile: 085282326867