Pemerintah Didorong untuk Beri Insentif buat UMKM

by

infomoneter.com-Pemerintah didorong untuk menghadirkan insentif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diperlukan di tengah terjadinya pelemahan ekonomi seperti sekarang.

“Padahal, melalui kebijakan yang termasuk Paket XII Ekonomi Jokowi, pemerintah telah berkomitmen mengupayakan penyederhanaan prosedur, penurunan biaya dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, sumbangan listrik, mendapat akses kredit dan sebagainya. Tapi realisasi di kalangan pelaku UMKM itu tak seindah di atas kertas,” kata pemerhati ekonomi dari Indosterling Capital, William Henley, di Jakarta, Senin (9/10).

William mengatakan tantangan yang dihadapi UMKM seiring pelemahan daya beli masyarakat sesungguhnya masih sangat besar. Indikator sederhana itu, kata dia, bisa ditemui di warung maupun toko di pusat-pusat perbelanjaan. “Mereka umumnya mengeluhkan begitu sepinya masyarakat yang berbelanja,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa William Botax ini mengakui memang betul bahwa sebagian dari pelaku UMKM telah beralih ke perdagangan daring. Akan tetapi, kata dia, tingkat penjualan pun tak jauh berbeda. Ditambah lagi dengan masih adanya kendala bagi pelaku UMKM berupa kemampuan untuk menciptakan pemasaran efektif. “Jadi tidaklah mudah untuk beralih dari suatu platform usaha ke platform lainnya.”

Selanjutnya melihat indikator makroekonomi yang dilansir dari Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia baru-baru ini, William mengatakan hal ini patut pula dicermati. Sampai dengan Juli 2017, pertumbuhan kredit UMKM memang mengalami perbaikan menjadi 8,3 persen dari 7,41 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Namun demikian, rasio nonperforming loan (NPL) alias kredit bermasalah justru meningkat dari 4,59 persen pada Juni 2017 menjadi 4,64 persen per Juli 2017.

“Apa makna kenaikan NPL tersebut? Para pelaku UMKM mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman yang diberikan pihak perbankan. Salah satu penyebab tentu adalah penurunan daya beli. Faktor lain adalah kesalahan bank penyalur kredit memilih nasabah. Mengutamakan debitur lama sebagai penerima pinjaman akan dikedepankan pihak bank ke depan sehingga menyulitkan pelaku UMKM baru,” tuturnya.

Sejauh ini, William mencatat, insentif yang hendak diberikan pemerintah kepada perbankan baru berupa rencana penurunan pajak UMKM saja. Sebagaimana diketahui bahwa para pejabat di Kemenkop dan UKM maupun Kementerian Keuangan memastikan besaran pajak final akan diturunkan dari 1 persen terhadap omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun menjadi 0,25 persen

Kebijakan ini, kata dia, termasuk ke dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selain perihal tarif, pemerintah juga akan memperjelas definisi peredaran bruto serta kemudahan peraturan terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi sudah sepantasnya jika pemerintah menaruh perhatian besar kepada para pelaku UMKM. Ingatlah bahwa sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian saat krisis ekonomi dahsyat menghantam pada 1997-1998 lalu,” ujarnya. (kormen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *